🎴 Hamil Diluar Nikah Menurut Katolik

PenyebabHamil Diluar nikah. Kesehatan - admin. Oktober 11, 2021 Oktober 11, 2021. Lintasinfi.my.id-Hamil dan melahirkan secara normal adalah dambaan dari sebagian besar kau wanita secara mayoritas. Tidak heran bila banyak pasangan yang sangat mengharapkan seorang momongan setelah beberapa saat menikah. Namun tidak sedikit juga kasus remaja A Pengertian Perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa ( Indonesia ) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj adalah suatu DidugaMalu Hamil Diluar Nikah, Pelajar Melahirkan Bayi di Kamar Mandi. Chandra Iswinarno Minggu, 01 Desember 2019 Menurut dia, potongan tubuh tersebut selanjutnya dikirim ke RS Bhayangkara Semarang untuk identifikasi lebih lanjut. peresmian gereja yang melibatkan Orang Muda Katolik (OMK) merupakan hal yang sangat positif. July, 24 2022 Penelitimenarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang menunjang adanya pernikahan dibawah umur yaitu kelalaian orangtua dalam mendidik anaknya, karena banyak dari mereka yang dibawah umur melaksanakan pernikahan karena sudah terjadi kecelakaan sebelumnya (hamil diluar nikah) maka dari itu peran orangtua sangat diperlukan dalam permasalahan Artishamil diluar nikah. Ngomongin soal kehamilan tanggapanmu gim. Hubungan asmara artis yang disorot karena hamil diluar nikah ini sangat menggemparkan. Kakak putri yang budiman hamil diluar pernikahan merupakan suatu keadaan yang begitu berat membebani psikologis korbannya kami sudah berkali-kali mendampingi sahabat-sahabat putri menghadapi Hamildi luar nikah merupakan akibat perbuatan dosa. Karena itu sebaiknya selalu kuasai diri dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Selalu berdoa supaya dapat menjaga tujuan karunia Roh Kudus. Dengan demikian maka resiko hamil di luar nikah tentu dapat dihindari. Tentusaja ini menjadi masalah karena terkait status anak setelah dilahirkannya. Baca juga: Efek Zina: Anak yang Dihasilkan Terputus Nasab dan Hak Waris dengan Ayah Biologisnya. Menurut beberapa ulama, yang dikutip dari berbagai sumber, ada hal yang perlu diperhatikan terkait hamil di luar nikah, yaitu : 1. Jikapada saat pencatatan perkawinan Anda ternyata Anda dan suami tidak melakukan pengesahan atas anak Anda dalam akta perkawinan, maka Anak anda sampai dengan saat ini berstatus Anak luar kawin. Oleh karena itu dalam akta kelahiran hanya akan terdapat nama ibu kandungnya. Untuk dapat mencantumkan nama ayah kandung si anak, maka Anda dan pasangan Anda selaku orang tua harus melakukan Resmimenikah pada 12 September 2020, artis Audi Marissa kini tengah hamil 9 minggu. Resmi menikah pada 12 September 2020, artis Audi Marissa kini tengah hamil 9 minggu. Kamis, 2 Juni 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com; TribunTravel.com; TribunWow.com; . Apakah pendapat Islam mengenai hukum hamil di luar nikah? Tentunya, hal ini mengundang banyak pertanyaan dan juga satu hal yang pasti bahwa sejatinya pernikahan menurut Islam adalah sebuah dikutip dari jurnal yang diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia, ada beberapa poin yang menyatakan pernikahan dikatakan antaranya, yang pertama ketika mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Kedua, pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi yang terakhir yaitu, ada wali mempelai perempuan yang melakukan ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla, dan Ibn bagaimana dengan hukum hamil di luar nikah? Simak pembahasan berikut ini, ya, Moms!Baca Juga Apa Sajakah Persiapan untuk Program Hamil?Berbagai Pendapat Hukum Hamil di Luar NikahFoto Berbagai Pendapat Hukum Hamil di Luar Foto Cincin Pernihakan Orami Photo StocksHukum hamil di luar nikah mengundang banyak memang hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu di Indonesia, tidak dapat dipungkiri hal ini banyak di luar nikah dianggap sebagai aib dalam keluarga, dengan demikian wanita yang hamil harus segera dinikahi untuk menghapus dari Jurnal Hukum Perdata Islam, menurut pendapat Imam Syafi’i, perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman Imam Syafi'i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut, termasuk golongan wanita yang haram untuk yang lahir sebagai akibat hubungan di luar nikah, nasab atau keturunannya kembali Juga Ini Hukum Merawat Orang Tua dalam Islam, Insya Allah Ganjarannya Surga!Namun, pendapat ini cukup berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi hanya membolehkan menggauli jika yang menikahinya laki-laki melakukan zina Imam Syafi'i membolehkan menggaulinya baik oleh laki-laki yang menghamilinya atau itu, menurut Imam Maliki dan Hambali tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan yang itu, Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa mentalak wanita hamil hukumnya jaiz boleh.Adapun menurut Imam Maliki mentalak wanita hamil hukumnya haram, sebab mereka mengkiyaskan talak di dalamnya kepada talak pada masa haid di luar Imam Hanafi dan Syafi’I bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena Imam Maliki dan Hambali, yaitu mewajibkan adanya iddah bagi wanita hamil di luar semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, karena beberapa Juga Nama Bayi Islam Berawalan Huruf B yang IndahAisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, kemudian beliau berkata“Awalnya kotor dan akhirnya perbuatan nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.” HR Thabrani dan Daruquthni.Adapun pendapat yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang itu dapat mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut. Dalilnya adalah beberapa nash berikut SAW mengatakan "Janganlah disetubuhi dikawini seorang wanita hamil karena zina hingga kelahiran." HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim.Nabi SAW mengatakan "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." HR Abu Daud dan Tirmizi.Berbagai pendapat ini mungkin dapat membuat Moms sebenarnya peraturan pemerintah juga telah menetapkan hukum hamil di luar nikah yang bisa dipahami. Simak ulasan berikutnya, Juga 5 Penyebab Lama Hamil setelah KeguguranFoto Hukum Hamil di Luar Nikah Menurut ShutterstockFoto Kehamilan Orami Photo StocksDikutip dari Kanwil Kemenag Sumsel, perhatikan Kompilasi Hukum Islam KHI dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 yang menyebutkan hukum hamil di luar nikah sebagai berikutSeorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung mengenai status anak yang berada dalam hukum di luar nikah, bagaimana? Simak pembahasan berikutnya, ya!Baca Juga Ini Adab Bersin dan Menguap dalam Islam, Moms Wajib Tahu!Status Anak dari Hamil di Luar NikahFoto Status Anak dari Hamil di Luar Bayi Baru Lahir Orami Photo StocksSebelumnya, pahami terlebih dulu mengenai status anak menurut hukum yang berlaku di menurut peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer dan UU Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua kedudukan seorang anak, yaitu anak sah dan anak luar anak sah karena anak tersebut yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin?Ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang Juga 3+ Macam-macam Najis dalam Islam dan Cara Membersihkannya, Catat!Lalu, kedua adalah anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, namun anak tersebut harus bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu lepas tanggung tetap harus bisa memenuhi pemberian nafkah, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak penjelasan tentang hukum hamil di luar nikah. Semoga menjadi informasi yang berguna, ya, Moms! saya Irvan. Saya ingin bertanya seputar perkawinan dalam Katolik. Saya memiliki teman yang pacarnya hamil di luar nikah. Setelah dibicarakan perkara ini oleh kedua belah pihak, keluarga memutuskun untuk menikahkan mereka karena memang keduanya ada rasa sama suka. Ada kendala di mana mereka berbeda agama, yang pria beragama Katolik dan pacarnya beragama Islam. Tetapi si wanita bersedia mengikuti keyakinan teman saya. Dengan kata lain ingin masuk agama Katolik dan keluarga juga setuju. Masalahnya, karena berbeda keyakinan dan hamil di luar nikah mereka bingung bagaimana cara mengurus terkait regulasi dan tahapan untuk menikah. Pertanyaan saya Bagaimana Gereja Katolik menyikapi kehamilan di luar nikah? Ketika ingin menikah, jika salah satu pihak bukan Katolik bagaimana? Apakah bisa langsung menikah menggunakan prosesi perkawinan campur, atau si wanita harus masuk Katolik dulu baru menikah? Romo Postinus Gulö, OSC Hallo Irvan. Terima kasih pertanyaan Anda. Dari kisah Anda ini, ada tiga “kunci kasus” a hamil di luar nikah; b memutuskan akan nikah; dan c nikah beda agama. Pertama, hamil di luar nikah. Bagaimana tanggapan Gereja? Tentu, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah merupakan dosa; tindakan yang bertentangan dengan moral. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Evangelium Vitae EV, arti. 23 menyesali pudarnya rasa hormat terhadap sakralitas seksualitas. Menurutnya, dewasa ini ada banyak orang yang melakukan hubungan seksual dengan semaunya, bertentangan dengan moral Kristiani dan semata-mata untuk memuaskan keinginan-keinginan serta naluri-naluri pribadi; bahkan hanya didorong oleh cinta diri. Anak-anak muda jangan pernah jatuh dalam seks pra-nikah. Jangan asal menuruti dorongan nafsu bdk. 1 Petrus 114-16; 2 Tim 222. Lebih banyak akibat negatifnya daripada positifnya. Ditanggung seumur hidup pula! Hanya saja begini kalau kita berhadapan dengan teman-teman kita yang mengalami permasalahan semacam ini, kita berusaha menguatkan mereka. Perasaan mereka tentu campur aduk. Ada yang malu. Ada yang bingung harus bagaimana. Kita dukung mereka untuk tidak menggugurkan bayi dalam kandungan. Jangan dosa ditutup dengan dosa lain. Jangan kesalahan ditutup dengan kesalahan lain. Hamil di luar nikah itu merupakan perbuatan yang salah. Maka, jangan ditutup lagi dengan perbuatan salah lain, seperti aborsi! Kedua, memutuskan akan menikah. Dalam kisah ini, mereka menikah karena ada rasa suka sama suka. Apakah ini benar? Apakah bukan karena sudah hamil? Dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1101 §1 ditegaskan agar apa yang ada di dalam batin, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kata-kata. Jangan sampai menyatakan “mau menikah”, tetapi dalam hati tidak demikian. Ini pura-pura menikah; dan jika tidak mau menikah’, maka ia melakukan “simulatio totalis” atau menolak perkawinan itu sendiri atau pura-pura menikah bdk. Kanon 1101§2. Jika seseorang sebenarnya “menolak menikah”, namun karena sudah hamil di luar nikah, dia pura-pura menikah agar ada status bayinya, akibatnya fatal perkawinan itu tidak sah! Baik jika mereka berdua berkonsultasi kepada Romo Paroki. Sebab, Romo Paroki akan membantu keduanya untuk menyelidiki apakah keduanya memiliki motivasi yang benar, sungguh-sungguh dan penuh untuk menikah. Akan tetapi, saya usul begini jika salah satu atau keduanya belum siap menikah, lebih baik jangan buru-buru menikah. Perlu waktu kesiapan dan kemantapan komitmen menikah. Kalau memilih usul ini, berarti bayi ditunggu sampai dilahirkan, lalu dijaga dengan baik dan penuh cinta. Namun, jika ada keduanya sudah siap dan mantap menikah, maka baik jika segera menghubungi Romo Paroki agar calon istri ini bersama calon suaminya didampingi dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang memadai. Ketiga, nikah beda agama. Dalam kisah ini, laki-laki beragama Katolik. Sementara perempuan beragama Islam non-baptis. Jika mereka menikah, maka mereka akan menikah beda agama. Ada rencana bahwa perempuan ini mau mengikuti agama calon suaminya. Kita tahu bahwa orang dewasa yang mau dibaptis Katolik wajib MENGIKUTI MASA KATEKUMENAT masa pembelajaran selama satu tahun. Apakah dia sempat dibaptis sebelum menikah? Saya usul begini jika perempuan ini mau menjadi Katolik, maka ia ikut Katekumenat dulu. Di sela-sela ikut Katekumenat itu, dia juga mempersiapkan diri untuk menikah. Tentu, dalam ajaran Katolik, “perbedaan agama” merupakan “halangan perkawinan yang sah” Kanon 1086. Maka, agar dapat menikah dengan sah, keduanya mesti mendapatkan “dispensasi” dari salah seorang otoritas Gereja ini, yakni dari uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal teritorial. Namun, dispensasi atas nikah beda agama, tidaklah sembarangan diberikan. Ada syaratnya, sesuai Kanon 1125, yakni pihak Katolik harus menyatakan janji di hadapan Allah melalui kehadiran Romo dan umat yang berhimpun. Janji-janji itu, yakni pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Kedua, berjanji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga untuk membaptiskan anak-anak yang akan lahir secara Katolik. Ketiga, ia berjanji dengan sekuat tenaga bahwa akan mendidik semua anak dalam Gereja Katolik. Dalam kanon 1125 itu pula ditegaskan bahwa janji-janji pihak Katolik hendaknya diberitahukan kepada pihak yang bukan Katolik. Mengapa? Alasannya sederhana agar sebelum menikah, keduanya sudah menyepakati janji-janji pihak Katolik ini. Setelah menikah, mereka berdua tidak ribut lagi soal pembaptisan dan pendidikan anak dalam Gereja Katolik. Umumnya, jika non-baptis ini sudah menjadi katekumen calon baptis Katolik, maka ia pasti mendukung janji pihak Katolik ini. Tidak ada masalah, toh dia akan menjadi Katolik. Selain itu, calon pasutri ini diajari mengenai tujuan perkawinan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh calon pasangan. Calon pasutri ini bisa didampingi secara personal oleh Romo karena calon istri sudah hamil, atau bisa juga melalui kursus persiapan perkawinan. Demikian jawaban saya atas pertanyaan ini. Semoga dapat membantu. Tuhan memberkati. Bandung, 22 April 2023 Romo Postinus Gulö, OSC Anda punya pertanyaan untuk Romo? Kirimkan pertanyaan Anda melalui email redaksi Pernah studi Hukum Gereja di Universitas Kepausan Gregoriana, Roma. Saat ini menjadi Formator Skolastikat OSC di Bandung dan anggota Tribunal Keuskupan Bandung. ArticlePDF Available AbstractPerkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di dalam penelitian ini adalah 1 Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam KHI dan Hukum Islam HI?; 2 Bagaimana status hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam KHIdanfiqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1 Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur’an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syafi’i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal; 2 KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA STUDI KASUS DI KOTA KUPANGAladinProgram PascaSarjana Universitas Nusa Cendana aladintesis46 marriage is an act that is basically not recommended by religion, because religion teaches people to virtue, but this practice is still a lot we encounter in problems in this study are 1 Why is there difference of marriage of pregnant marriage between Compilation of Islamic Law KHI and Islamic Law HI ?; 2 What is the legal status of marriage law of pregnant women due to adultery with men who impregnate her according to Islamic Law Compilation KHI and Islamic ﬁqih ?.The conclusions of this study ﬁrst According to KHI that women who become pregnant out of wedlock can be directly married to men who impregnate her without waiting for the woman to give birth to her ingredients. Second, KHI allows to marry pregnant women due to adultery with men who impregnate him, according to Islamic law the legal status of marriage of pregnant women due to adultery with men who impregnate him there is a difference of opinion among the four schools. Keywords Pregnancy Marriage, KHI, Fiqh diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di dalam penelitian ini adalah 1 Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam KHI dan Hukum Islam HI?; 2 Bagaimana status hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam KHIdanﬁqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama,menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Kedua, KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Hanaﬁ dan Syaﬁ'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Kata Kunci Pernikahan Hamil, KHI, Fiqih PendahuluanKetentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LNRI Th 1974 No. 1; TLN No. 3019 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali de n g a n ag am a / k er o h a ni a n s e h i ng g a perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang t u a . B e r d a s a rkan Penjelasan itu, perkawinan bukan sekedar 23912p-ISSN 2086-2695, e-ISSN 2527-4716Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 hubungan yang bersifat perdata belaka, tetapi mengandung dimensi agama atau ker o h a nian yang me n g i mplikasikan bekerjanya peran agama dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pemeliharaan dan pendidikan dalam keluarga. Penjelasan itupun menekankan peran agama dalam keluarga dalam kaitan dengan hak dan kewajiban orang tua, sehingga orang tua harus merawat dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama yang menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai ﬁtrah dan kodrat insasni. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani kebutuhan biologis dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan Khoirudin Nasution, 2004.Pernikahan wanita hamil akibat zina dipe n garu h i o l eh f akt o r y a ng s anga t kompleks antara lain kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum dengan mahluk-mahluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang dinamakan pernikahan. Tentunya perbedaan ini disebabkan karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati. Diharapakan pula dengan akal dan hati te rs eb u t ma nu si a da p a t m en em uk an pasangannya secara halal dan bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan sangat dianjurkan oleh agama sebagaimana banyak termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ini seperti pendapat Hasbi Ash-S h iddie q y dala m b ukuny a H u k u m - H u ku m F iq h I sl a m k e ti k a memberikan pengertian tentang pernikahan yaitu “Nikah, suatu aqad syar'i ikatan keagamaan yang dianjurkan Syara” Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1978.Ko mp i l a s i H u k u m I s l a m K H I memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam Pasal 2 “yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan u n t u k m e n t a a t i p e r i n t a h Al l a h d a n melaksa n a k annya m erupakan ibadah” Departemen Agama RI, 2000. Yang dituntut oleh agama adalah perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapakan dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan mensyariatkan nikah, tentunya Allah juga mempunyai tujuan-tujuan. Dalam hal ini Yusuf Qadwhawi mengungkapkan, kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyariatkan, tentu naluri seksual tidak dapat tersalurkan dan tidak dapat memainkan perannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya zina itu tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dibatasi hanya oleh laki-laki dan wanita tertentu yang diikat tali pernikahan, niscaya tidak terwujudlah keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat, bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih baik lagi sempurna Qardhawi, Yusuf, 2003.Persoalanya, bahwa dalam realitas ke hidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di a tan Al a k dan K e camat a n Ke la pa L im a me ru pa ka n sa la h sa t u kecamatan yang masyarakatnya banyak menganut agama Islam, sehingga kedua kecamatan ini banyak melakukan/pencatatan peristiwa-peristiwa nikah secara Islam. Adapun data-data peristiwa nikah yang dilakukan tiga tahun terakhir sebagai berikut 240Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 Pada tahun 2013 tercatat 170 peristiwa nikah di kecamatan Kelapa Lima dengan rincian 143 peristiwa adalah pernikahan hamil di luar nikah, dan 27 peristiwa adalah perawan. Pada tahun 2014 tercatat 163 peristiwa nikah dengan rincian 140 peristiwa pernikahan hamil diluar nikah, 23 peristiwa adalah perawan. Pada tahun 2015 tercatat ada 160 pe r i s ti wa ni k a h d en g an r i n c ia n 1 40 pernikahan hamil diluar nikah, dan hanya 20 peristiwa saja dikategorikan perawan. Demikian halnya dengan kecamatan Alak. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa ba n y a k sekali p e r i stiwa nika h pernikahan hamil di luar nikah yang tercatat di kecamatan Alak. Pada tahun 2013 tercatat 110 peristiwa nikah dengan rincian 85 peristiwa adalah pernikahan hamil diluar nikah, 25 peristiwa adalah perawan. Pada tahun 2014 tercatat 130 peristiwa nikah deng a n ri n cian 120 p eris t iwa adala h pernikahan hamil di luar nikah dan 10 peristiwa adalah perawan. Pada tahun 2015 tercatat 120 peristiwa nikah dengan rincian 100 peristiwa adalah pernikahan hamil di luar nikah, 20 peristiwa adalah perawan. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam KHI dan Hukum Islam HI dan status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Kompilasi Hukum Islam KHI dan ﬁqih Islam. Permasalahan yang diajukan adalah 1. Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam KHI dan Hukum Islam HI?2. Bagaimana status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya menurut Kompilasi Hukum Islam KHI dan ﬁqih Islam?Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, konseptual , doktrinal / u n dang-undang , yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang berasal dari responden m e l a l u i w a w a n c a r a l a n g s u n g y a n g berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan maupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemdian diolah peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokemen resmi, baik berupa buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan peraturan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait pula dengan obyek penelitian ini. Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan metode Edi t ing , C o ddi n g, P ent a bul a si a n, d an Veriﬁkasi data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan preskriptif yang berpedoman pada metode interpretasi dan konstruksi sesuai dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di Hasil dan Pembahasan1. Terjadinya Perbedaan Pandangan d a n P e n g e t a h u a n M e n ge na i Pernikahan Hamil di Luar Nikah Antara KHI dan Hukum IslamNegara Indonesia merupakan negara huku m y a n g m ayor i tas pend u duk n ya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Maka peran ulama dan ilmuwan yang concern terhadap Islam sangat diperlukan Tono, Muttaqien, 19991 Muttaqien, Dadan & Tono, Sidik Ed,1999Berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang kaffah dalam segala ha l di bandingk an d engan agama yang 241Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah lainnya, maka di sinilah dibutuhkan sebuah kreatiﬁtas bagi penganutnya untuk menggali aj a r a n - aj ar a n y a n g a da u nt u k t e r u s dikembangkan agar eksistensi agama tidak hilang atau mati. Pembaharuan-pembaharuan dilakukan yang pasti tidak menyimpang dari tujuan syari'ah. Dengan demikian proses perkembangannya tidak menyalahi pesan yang ingin disampaikan oleh ajaran Islam. Juga mengingat di dalam Islam tidak hanya ada ajaran ketuhanan atau teologi akan tetapi juga ada dimensi hukum yang memperbaiki hubungan antara individu, Hukum Islam merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu huku m per k a wina n , ke w a risa n , perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang t uhan akan adan y a KH I di Indonesia se b a g a i upaya me m p e r o l e h kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan b e r k e m b a n g t e ru s s ej a l a n d e n g a n perkembangan b adan. Lata r belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang e h ad ir a n K H I d i I n d on e si a merupakan suatu rangkaian sejarah hukum nasional yang merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang diantaranya adanya norma hukum. KHI ini disepakati oleh para Alim Ulama Indonesia, bahkan KHI juga merupakan suatu rangkaian hukum tertulis dan masuk dalam Tata Hukum Indonesia melalui instrument Inpres No. 1/1991, kehadiran KHI merupakan sebuah alternatif dan tidak harus disepakati oleh para hakim aga m a d ala m m e ne r ima , m e mer i ks a , mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan m mater i i l yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab ﬁqih yang banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958, kitab-kitab ﬁqih yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab ﬁqih yang semuanya bermazhab Syaﬁ' Hermawan dan Sumardjo Dadang Hermawan dan Sumardjo, 2015 menjelaskan bahwa inpres dan Keputusan Mente r i Ag a m a, KH I ini me m p unya i kedudukan sebagai “ p e d o man” dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan m e n y e l e s a i k a n p e r k a ra , t e r g an t u n g s e pe nu hn y a k e p a d a h a ki m u n t u k menggunakannya dalam putusan mereka masing-masing, sehingga KHI ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, maka hakim peradilan agama sekarang hanya berke w a jiban menera p kan k e tentu a n -ketentuan yang sudah ada atau yang sudah digariskan dalam KHI, akan tetapi hakim mempunyai peranan yang lebih besar lagi u n t u k m e n g e m b a n g k a n d a l a m melengkap i n y a mel a l u i putu s a n yang ditegaskan oleh Prof. Islamil Sunni dalam Dadang Hermawan dan Sumardjo Dadang Hermawan dan Sumardjo, 2015 KHI sebagai pedoman, landasan dan pegangan para hakim-hakim di Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Hakim-hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 242Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi ma s y a ra ka t y an g m em er l u k an d a p a t digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk m e l a k sa n a ka n b a i k d a l a m bi da n g perkawinan, pembagian warisan, kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, disamping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Al-Qur'an dan a t a n KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi Austin hukum harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih apakah mematuhi atau tidak mematuhi. Hukum bersifat non optional. Karena itu, mengkritik para penganut teori hukum kodrat Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan , yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum kehila n g an e s ensin y a seb a g ai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi ut a m a hukum. D a l a m arti in i , sebetulnya Austin sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum tertuma sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak pe rintah hukum yan g be rsumber pad a kedaulatan penguasa. D a lam art i ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen dasar. Pertama, hukum s ebagai p erintah mengandun g pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak semua keinginan mempunyai kekuatan sebagai hukum. Kalau saya ingin makan, misalnya, keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “ p ih a k y a n g t e r k e n a h u ku m h a r us m e n a n g g u n g a k i b a t y a n g t i d a k menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku. Kedua, hu k u m m em i l i ki k e m a mp u a n u nt u k m e n c i p t a k a n s e su a t u y a n g t i d a k menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk me la k u k a n a pa y an g d i p e r in ta hk an . Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum Ujan Andre Ata Ujan, 2009 .Para ulama menggunakan dalil Al-quran dalam menentukan hukum status pernikahan wanita hamil, terutama bagi Imam Hanaﬁ dan Imam Syaﬁ'i, yaitu memahami Al-quran pada surah An-Nur ayat 3. Pandangan mazhab Maliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus yang pertama, mazhab Malik memperbolehkannya, hal ini 191715243Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah berdasarkan pada surat an-Nur ayat 3. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya Wahbah az-Zuhailii, 1985.Sementara itu KHI yang secara khusus dalam babnya mengatur pernikahan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat 1, 2, dan 3, di dalamnya ditetapkan bahwa “wanita hamil di luar nikah dapat di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak diperlukan lagi perk a wina n ul a n g s e tela h an a k y a ng dikandungnya lahir”.Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah di tetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat d i k a w i n k a n d e n g a n l a k i - l ak i y a n g menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki lain yang tidak perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak me nghami linya ya ng ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh di nikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggungjawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat di nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita rinci alasan perbedaan pendapat mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dengan Hukum Islam. Peneliti uraikan pada tabel sebagai berikutBerdasarkan tabel tersebut di atas dapat diket a h ui b a h wa p e rbeda a n pen d a pat mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dengan Hukum Islam terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur'an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syaﬁ'i dan Hanaﬁ, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ib n u Ab bas. Sedangka n Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dengan Laki-laki yang Menghamilinya Menurut KHI dan Hukum IslamKasus kawin hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ket e n tuan y ang h a r us di penuhi dalam perka w i n a n terse b u t , dianta r a n y a 1 Seorang wanita hamil di luar nikah bisa 244Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 d i k a w i n k a n d e n g a n p r i a y a n g menghamilinya; 2 Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu k e l a h i r a n a n a k n y a ; 3 D e n g a n dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung e ntuan Pasal 53 KH I te ntang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wa n it a h a mi l i n i bis a d ika te g or i ka n kon t r oversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi a s al 5 3 K HI t e r s eb ut t i d a k memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepa d a s eseo r ang yang ham i l a k iba t perzinaan itu untuk segera melangsungkan pe r kawinan. Pad a hal dalam ﬁqh telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya jika pelaku zina itu sudah menikah zina muhsan hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah zina ghairu muhsan hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun Asy Syaukani, 1994 550. Kendati demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan mas y ara k at di I ndo n esi a . K ebo l eha n melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang tersebut berlandaskan pada ﬁrman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3 yang Artinya “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang m u km i n ” Q . S . An - N u r 3 . Is t i la h perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laiki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan y a n g s a h d e n g a n l a k i - l a k i y a n g mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab Hanaﬁ, Malik, Syaﬁ'i dan Ahm a d bi n Ham b al, m ereka berbeda pendapat, pada umumnya dikelompokkan kepada dua kelompok pendapata. I m a m Ha n a ﬁ d an I m a m S y a ﬁ' i mengatakanWan i ta h am i l a kib a t z in a bo l eh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Sebagaiman pendapat imam Hanaﬁ sebagai berikut “Wanita hamil karena zina it u tidak ada iddahn ya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubunga n s eks hingga dia melahirkan kandungannya”. Sementara Imam Syaﬁ'i mengatakan “ hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.Menurut mereka wanita zina itu tidak di kenaka n k etentu an-ketentuan hu kum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan da l am n ikah. Karena iddah itu han y a ditentukan untuk menghargai sperma yang a d a d a l a m k a n d u n g a n is t er i d a l a m perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh beralasan dengan Al-quran pada surah An-Nur ayat 3 “Laki-laki yang be r z i na t i d a k me n ga wi n i me l a i nk an perempuan yang berjina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik”.Menurut Imam H a n aﬁ me s k i pun p e r k a w i n a n w a n i t a h a m i l d a p a t dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan 245Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah pada sabda Nabi Muhammad SAW yang art i ny a J ang a nl a h k amu me l aku k an hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia Imam Syaﬁ'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan denganya, ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Bagi dia maskawinya, karena kamu telah meminta kehalalanya untuk mengumpulinyasedang anak itu hamba bagimu”...Memperhatikan imam Syaﬁ'i maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hub u n gan s e k s di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilan itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya. Jika memperhatikan pendapat imam Han a ﬁ , mes k i p un bo l e h wa n i t a ha m i l melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya, berarti kehamilanya mem p engaruhi terhadap kelangs u n gan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengatakanT i d a k b o l e h m e l a n g s u n g k a n perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk m e n d u k u n g p e nd a p a t n y a m e r e k a mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepad Allah dan h a r i a k h i r a t m m e n y i ra m k a n a i r n y a spermanya kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita ta wanan perang sampa i menghab iskan istibra'-nya iddah satu kali juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainya “Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali”.Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sahh, juga wanita hamil dari akibat perbuatan d a n y a p e n e n t u a n l a r a n g a n perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan pe r ka w in a n sa m p a i d i a m e l a h i r k a n kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, b a r u dapat m e l a n g s u ngkan p e r k a w i n a n d e n g a n l a k i - l a k i y a n g mengawininya. Pendapat kedua Imam ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan ya ng p unya bibit dan ket urunan yan g mengawini karena itu imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umu m te r h adap w anita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ata u kah keh a mi l any a it u a k iba t d a ri hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian perkawinan wanita hamil S t a t u s N a s a b A n a k D a l a m Pernikahan Wanita HamilAd a pu n s ta tu s n a s a b a na k d ar i pernikahan wanita hamil, para imam mazhab berbeda pendapat 1 Para ulama sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa “ulama telah sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah”; 2 Imam Syaﬁ'i berpendapat, 246Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 paling cepat umur kehamilanya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada Rusyd mengatakan bahwa Imam Syaﬁ;i berkata “Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkan setelah lebih dari enam tersebut jika diperhatikan dengan pengertian dari perkawinan nikah itu sendiri secara istilah, yaitu nikah adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki ayah, tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya; 3 Imam Hanaﬁ berpendapa t bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita hamil dengan laki-laki atau suami, maka hubungan anak tersebut dengan suami ibunya. Dengan demikian menurut imam Hanaﬁ, bahwa setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kep a d a la k i-laki yang m e miliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka ko nsekuensi nya a sal terjadi hubun gan seksual yang m e n g akibatkan la h i r n y a seorang bayi, maka bayi tersebut adalah anak laki-laki pelaku perbuatan zina tersebut. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil itu bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya bayi, tetapi dmasabkan kepada mereka yang menuai bibit, artinya bisa pula dinasabkan kepada orang yang bukan mengawini ibu bayi SimpulanBerdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut1. Perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang mengham i l i nya t a n pa m e n u nggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-l a k i sa m p ai d i a me l a hirkan kandungannya. Perbedaan tersebut ter j adi k a r ena d i pen g a ruhi o leh perbedaan dalil-dalil Al-Qur'an dan H a d i s ya n g d i g u n a k a n d a l a m menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan per n ika h an ham i l d i l u ar nik a h berdasarkan dalil Al-Qur'an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syaﬁ'i dan Hanaﬁ, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abb a s . Se d a n gkan H u k um Is l am menggunakan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal. 2. Status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki laki yang menghamilinya. KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanaﬁ dan Syaﬁ'i membolehk a n pern i k ahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab M a l ik i d a n H a n b a l i m e l a r a n g pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang yang penulis berikan yaitu1. P e m b a h as a n m e n g e n a i h u k u m 247Aladin, Pernikahan Hamil di Luar Nikah perkawinan akibat hamil di luar nikah sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Pembahsan tersebut agar selalu dicari relevansinya dengan perkembangannya masa kini, agar penelitian tersebut tidak hanya menjadi bahan bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber hukum yang Menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat dan terjadinya degradasi moral terutama dikalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama kepada putra putrinya sedini mungkin, se h i n gg a d ap at me mi n i m al is a s i terjadinya perkawinan akibat hamil di luar PUSTAKAAndre Ata Ujan, Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan, Kanisius, 2 0 0 9 . O n l i n e h t t p s / / Di akses pada tanggal 3 Juni 2017. Pukul Hasbi. 1978. Hukum-Hukum Fiqih Islam. Jakarta Bulan Bintang hlm. 265Dadang Hermawan dan Sumardjo 2015. Kom p i lasi H u kum I s l am Se b agai Hukum Mate r i i l Pada P e r a d i l a n Agama. Jurnal Yudisia Vol. 6 Nomor 1, J u n i 2 0 1 5 . O n l i n e . ﬁle///C/Users/Windows7-ultimate/ Downloads/ Di akses pada tanggal 3 Juni 2017, Pukul Agama RI. 2000. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Bandung Fokusmedia Nasution, Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I Yogy a k art a AC A DEM I A, d a n Tazzafa, 2004, hlm. Dadan. & Tono, Sidik Ed.1999. Pera d i l a n Agama d an K o m p i lasi Hukum Islam. Yogyakarta UII Press. H l m . 1 . T e r s e d i a p a d a ﬁ l e / / / C / U s e r s / W i n d o w s 7 -ul timate/Downlo ads/1469-4905 Yusuf. 2003. Halal Haram Dalam Islam. Solo Era Intermedia hlm. 214-216Undang-Undang Dasar Negara Republik I n d o n e s i a T a h u n 1 9 4 5 d a n PerubahannyaUndang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1 9 7 4 ten t a n g Perka w i n an. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1Wahbah az-Zuhailii, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Beirut Dar al Fikr, 1985 VII 148248Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3, Juli 2017, Halaman 239-248 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Ash-ShiddieqyAsh-Shiddieqy, Hasbi. 1978. Hukum-Hukum Fiqih Islam. Jakarta Bulan Bintang hlm. 265Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Bandung Fokusmedia hlmDepartemen AgamaDepartemen Agama RI. 2000. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Bandung Fokusmedia IaDan TazzafaKhoirudin Nasution, Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I Yogyakarta ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004, hlm. Haram Dalam Islam. Solo Era Intermedia hlmYusuf QardhawiQardhawi, Yusuf. 2003. Halal Haram Dalam Islam. Solo Era Intermedia hlm. 214-216Sidik Ed.1999. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum IslamDadan MuttaqienTonoMuttaqien, Dadan. & Tono, Sidik Ed.1999. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta UII Press.

hamil diluar nikah menurut katolik